Home / News / Komisi C: Retribusi Sampah Terlalu Kecil, Perubahan Perda “Wajib” Dilakukan

Komisi C: Retribusi Sampah Terlalu Kecil, Perubahan Perda “Wajib” Dilakukan

Kediri –– Penanganan Sampah menjadi konsentrasi tersendiri di Kota Kediri. Dan sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri berharap Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri terus berkonsentrasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi pelayanan sektor persampahan. Sejauh ini penerimaan sampah senilai Rp 700 juta sepanjang tahun 2017 bisa dikatakan relatif minim dibanding dana untuk penanganan persampahan yang sudah dikucurkan.

 

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Ayub Hidayatulloh mengungkapkan, dari kondisi itu  perlu adanya revisi tentang peraturan daerah (perda) jasa retribusi sampah. Mengingat, tarif yang berlaku sudah tidak relefan dengan kondisi sekarang ini.

 

“Retribusi persampahan sekarang ini terlalu kecil apabila dibandingkan dengan anggaran kebersihan. Idealnya, dana kebersihan dengan retribusi yang didapat sebanding lurus,” ucap Ayub, Selasa (6/12/17).

 

Berdasarkan APBD Kota Kediri, anggaran untuk program pengembangan kinerja pengolahan persampahan totalnya mencapai Rp 16,4 miliar. Meliputi, penyediaan prasarana dan saranan pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranan persampahan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, dana tersebut juga untuk pengadan saranan dan prasarana persampahan sekaligus pemeliharaannya.

 

“Kita mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan revisi tarif. Perubahan itu harus melalui proses kajian. Nanti bisa melalui kajian dari pemerintah itu sendiri atau menggandeng konsultasi dengan perguruan tinggi,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Terpisah, Kepala DLHKP Kota Kediri, Didik Catur, mengatakan, pada tahun 2018 mendatang pihaknya mematok target penerimaan retribusi dari sektor persampahan sebesar Rp 900 juta. Target ini meningkat sebesar Rp 200 juta dari tahun 2017 ini senilai Rp 700 juta per tahun.

 

“Sebagaimana hasil rapat dengan Komisi C DPRD, memang harus ada peninjauan kembali mengenai tarif retribusi. Misalnya, untuk satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini kita pungut seribu per hari, bisa naik menjadi Rp 2 ribu per hari. Ini dilihat dari keuntungan mereka perhari itu, kami raya nilai seribu per hari tentu sangat kecil,” beber Didik.

 

Seperti saran dari kalangan DPRD, perubahan tarif hanya dapat dilakukan melalui revisi perda persampahan yang selama ini sudah usang. Perda No 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum tersebut harus dirubah disesuaikan dengan kondisi riil sekarang ini.

 

Untuk diketahui, volume sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok, Kota Kediri setiap hari mencapai 350 meter kubik atau 120 ton per hari. Sampah ini berasal dari pembuangan rumah tangga, PKL, kegiatan industri yang sebelumnyatransit ke setiap tempat pembuangan sampah (TPS).

 

Produksi sampah di Kota Kediri setiap hari sebenarnya jauh lebih besar. Sebab, volume sampah yang masuk ke TPA sudah tereduksi antara 40-50 persen dari total yang dihasilkan. Pengurangan volume sampah di tiap-tiap TPS 3R tersebut dilakukan melalui kegiatan pemilahan, daur ulang dan juga produksi pupuk kompos.

 

“Masyarakat sendiri juga harus sadar bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memilih dan mengolah sampahnya sendiri. Jangan beranggapan, bahwa dengan membayar uang retribusi, kemudian mereka membuang sampah secara sembarangan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLHKP Roni Yusianto.(ng/fd)

Check Also

Kandang Dan Ayam Terbakar, Pemilik Alami Kerugian Rp. 1Milliar

Kediri – – Warga Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Jawatimur digegerkan dengan terbakarnya …

26109895, Sitemap 26109895.xml, 26109896, Sitemap 26109896.xml, 26109897, Sitemap 26109897.xml, 26109898, Sitemap 26109898.xml, 26109899, Sitemap 26109899.xml, 26109900, Sitemap 26109900.xml, 26109901, Sitemap 26109901.xml, 26109902, Sitemap 26109902.xml, 26109903, Sitemap 26109903.xml, 26109904, Sitemap 26109904.xml, 26109905, Sitemap 26109905.xml, 26109906, Sitemap 26109906.xml, 26109907, Sitemap 26109907.xml, 26109908, Sitemap 26109908.xml, 26109909, Sitemap 26109909.xml, 26109910, Sitemap 26109910.xml, 26109911, Sitemap 26109911.xml, 26109912, Sitemap 26109912.xml, 26109913, Sitemap 26109913.xml, 26109914, Sitemap 26109914.xml, 26109915, Sitemap 26109915.xml, 26109916, Sitemap 26109916.xml, 26109917, Sitemap 26109917.xml, 26109918, Sitemap 26109918.xml, 26109919, Sitemap 26109919.xml, 26109920, Sitemap 26109920.xml, 26109921, Sitemap 26109921.xml, 26109922, Sitemap 26109922.xml, 26109923, Sitemap 26109923.xml, 26109924, Sitemap 26109924.xml, 26109925, Sitemap 26109925.xml, 26109926, Sitemap 26109926.xml, 26109927, Sitemap 26109927.xml, 26109928, Sitemap 26109928.xml, 26109929, Sitemap 26109929.xml, 26109930, Sitemap 26109930.xml, 26109931, Sitemap 26109931.xml, 26109932, Sitemap 26109932.xml, 26109933, Sitemap 26109933.xml, 26109934, Sitemap 26109934.xml