Home / News / Komisi C: Retribusi Sampah Terlalu Kecil, Perubahan Perda “Wajib” Dilakukan

Komisi C: Retribusi Sampah Terlalu Kecil, Perubahan Perda “Wajib” Dilakukan

Kediri –– Penanganan Sampah menjadi konsentrasi tersendiri di Kota Kediri. Dan sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri berharap Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri terus berkonsentrasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi pelayanan sektor persampahan. Sejauh ini penerimaan sampah senilai Rp 700 juta sepanjang tahun 2017 bisa dikatakan relatif minim dibanding dana untuk penanganan persampahan yang sudah dikucurkan.

 

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Ayub Hidayatulloh mengungkapkan, dari kondisi itu  perlu adanya revisi tentang peraturan daerah (perda) jasa retribusi sampah. Mengingat, tarif yang berlaku sudah tidak relefan dengan kondisi sekarang ini.

 

“Retribusi persampahan sekarang ini terlalu kecil apabila dibandingkan dengan anggaran kebersihan. Idealnya, dana kebersihan dengan retribusi yang didapat sebanding lurus,” ucap Ayub, Selasa (6/12/17).

 

Berdasarkan APBD Kota Kediri, anggaran untuk program pengembangan kinerja pengolahan persampahan totalnya mencapai Rp 16,4 miliar. Meliputi, penyediaan prasarana dan saranan pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranan persampahan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, dana tersebut juga untuk pengadan saranan dan prasarana persampahan sekaligus pemeliharaannya.

 

“Kita mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan revisi tarif. Perubahan itu harus melalui proses kajian. Nanti bisa melalui kajian dari pemerintah itu sendiri atau menggandeng konsultasi dengan perguruan tinggi,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Terpisah, Kepala DLHKP Kota Kediri, Didik Catur, mengatakan, pada tahun 2018 mendatang pihaknya mematok target penerimaan retribusi dari sektor persampahan sebesar Rp 900 juta. Target ini meningkat sebesar Rp 200 juta dari tahun 2017 ini senilai Rp 700 juta per tahun.

 

“Sebagaimana hasil rapat dengan Komisi C DPRD, memang harus ada peninjauan kembali mengenai tarif retribusi. Misalnya, untuk satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini kita pungut seribu per hari, bisa naik menjadi Rp 2 ribu per hari. Ini dilihat dari keuntungan mereka perhari itu, kami raya nilai seribu per hari tentu sangat kecil,” beber Didik.

 

Seperti saran dari kalangan DPRD, perubahan tarif hanya dapat dilakukan melalui revisi perda persampahan yang selama ini sudah usang. Perda No 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum tersebut harus dirubah disesuaikan dengan kondisi riil sekarang ini.

 

Untuk diketahui, volume sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok, Kota Kediri setiap hari mencapai 350 meter kubik atau 120 ton per hari. Sampah ini berasal dari pembuangan rumah tangga, PKL, kegiatan industri yang sebelumnyatransit ke setiap tempat pembuangan sampah (TPS).

 

Produksi sampah di Kota Kediri setiap hari sebenarnya jauh lebih besar. Sebab, volume sampah yang masuk ke TPA sudah tereduksi antara 40-50 persen dari total yang dihasilkan. Pengurangan volume sampah di tiap-tiap TPS 3R tersebut dilakukan melalui kegiatan pemilahan, daur ulang dan juga produksi pupuk kompos.

 

“Masyarakat sendiri juga harus sadar bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memilih dan mengolah sampahnya sendiri. Jangan beranggapan, bahwa dengan membayar uang retribusi, kemudian mereka membuang sampah secara sembarangan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLHKP Roni Yusianto.(ng/fd)

Check Also

Polkesma Kampus 4 Kediri Gelar Edukasi Terstruktur Dan Pemberdayaan Anjal Kota Kediri

Kediri ( Kedirijaya.com ) — Memberikan pengetahuan pola hidup bersih sehat, kesehatan reproduksi dan NAPZA, …

27372806, Sitemap 27372806.xml, 27372807, Sitemap 27372807.xml, 27372808, Sitemap 27372808.xml, 27372809, Sitemap 27372809.xml, 27372810, Sitemap 27372810.xml, 27372811, Sitemap 27372811.xml, 27372812, Sitemap 27372812.xml, 27372813, Sitemap 27372813.xml, 27372814, Sitemap 27372814.xml, 27372815, Sitemap 27372815.xml, 27372816, Sitemap 27372816.xml, 27372817, Sitemap 27372817.xml, 27372818, Sitemap 27372818.xml, 27372819, Sitemap 27372819.xml, 27372820, Sitemap 27372820.xml, 27372821, Sitemap 27372821.xml, 27372822, Sitemap 27372822.xml, 27372823, Sitemap 27372823.xml, 27372824, Sitemap 27372824.xml, 27372825, Sitemap 27372825.xml, 27372826, Sitemap 27372826.xml, 27372827, Sitemap 27372827.xml, 27372828, Sitemap 27372828.xml, 27372829, Sitemap 27372829.xml, 27372830, Sitemap 27372830.xml, 27372831, Sitemap 27372831.xml, 27372832, Sitemap 27372832.xml, 27372833, Sitemap 27372833.xml, 27372834, Sitemap 27372834.xml, 27372835, Sitemap 27372835.xml, 27372836, Sitemap 27372836.xml, 27372837, Sitemap 27372837.xml, 27372838, Sitemap 27372838.xml, 27372839, Sitemap 27372839.xml, 27372840, Sitemap 27372840.xml, 27372841, Sitemap 27372841.xml, 27372842, Sitemap 27372842.xml, 27372843, Sitemap 27372843.xml, 27372844, Sitemap 27372844.xml, 27372845, Sitemap 27372845.xml