Home / News / SMA/SMK Ditarik Provinsi, Legislatif Kota Kediri Prediksi Angka Putus Sekolah 2018 Naik

SMA/SMK Ditarik Provinsi, Legislatif Kota Kediri Prediksi Angka Putus Sekolah 2018 Naik

Kediri–Polemik pengelolaan atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah daerah tingkat dua diprediksi kalangan Legislatif Kota Kediri akan terus menjadikan kebijakan yang berpolemik di daerah daerah termasuk Kota Kediri yang bisa berdampak meningkatnya angka anak putus sekolah.

Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Reza Darmawan memprediksi adanya peningkatan angka putus sekolah pada jenjang SMA dan sederajat, pada tahun 2018 mendatang. Dengan indikator yang bisa memicu seperti pembiayaan pendidikan menjadi tinggi, karena dibebankan seutuhkan pada Pemprov dengan cakupan wilayah yang luas yakni, sebanyak 38 kota dan kabupaten se-Jatim.

“Kami berpendapat bahwa tahun 2018 mendatang, anak yang putus sekolah (SMA sederajat) semakin banyak. Sebab, biaya pendidikan menjadi tinggi dan membebani para orang tua wali. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Daerah, seperti Pemerintah Kota Kediri membantu pembiayaan pendidikan melalui bantuan beasiswa dan dana pendidikan lainnya,” kata Reza, Sabtu (17/11/17). 

Beban biaya pendidikan, imbuh Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini sangat dirasakan oleh wali murid yang anaknya sekolah di lembaga pendidikan swasta. Sebab, pada umumnya, biaya sekolah di SMA atau SMK swasta lebih tinggi jika dibandingkan di sekolah Negeri. Tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi lembaga nya, khususnya di Komisi C DPRD yang konsen terhadap bidang pendidikan.

Senada dengan kalangan DPRD, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengakui, biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK kini memang meningkat. Hal tersebut ia ketahui secara langsung dari banyaknya komplin masyarakat kepada Pemerintah Kota Kediri tentang keluhan biaya pendidikan yang mahal. 

“Pemeritah Provinsi harus menganggarkan sungguh – sungguh, karena sekarang biaya pendidikan SMA itu mahal. Dulu sewaktu masih dipegang pemda, biaya SMA/SMK murah, bahkan di Kota Kediri ini hampir gratis. Ini tidak bisa dianggap main-main. karena masyarakat marahnya ke pemda,” aku Mas Abu, sapaan akrab Walikota Kediri. 

Meskipun secara pengelolaan sudah diambil alih, tetapi Pemkot Kediri tidak mau hanya berpangku tangan. Pada tahun ini, Pemkot tetap berusaha membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh para orang tua melalui bantuan pendidikan.

Melalui Dinas Pendidikan setempat, pemkot memberikan bantuan berupa kain seragam sekolah. Tetapi, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, untuk ongkos kain jahit seragam diserahkan kepada tiap-tiap siswa. Berbeda, dengan pelajar tingkat SD dan SMP yang diberi bantuan secara penuh baik kain seragam sekolah maupun biaya jahitnya. 

Baik DPRD maupun Pemkot Kediri berharap, Pemprov Jatim bersungguh-sungguh dalam mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK. Khususnya dalam mengalokasikan anggaran. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada siswa-siswi SMA/SMK yang putus sekolah hanya karena tidak bisa membayar uang SPP atau biaya sekolah lainnya.

Sepanjang tahun 2017, Pemkot Kediri juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah atas serta perguruan tinggi. Biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi para pelajar maupun mahasiswa asal Kota Kediri dari golongan keluarga pra sejahtera.

Pemkot Kediri kembali mengusulkan dana bansos pendidikan untuk alokasi tahun 2018 mendatang melalui RAPBD yang sudah selesai dibahas dengan kalangan legislatif. Pagu anggarannya cukup besar yakni, mencapai Rp 10 miliar dalam setahun. Dana ini bisa diakses oleh pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu. Dengan harapan beban biaya sekolah yang mahal itu dapat tereduksi.

“Bansos pendidikan diperuntukkan bagi pelajar SMA sederajat dan mahasiswa dari keluarga pra sejahtera. Apabila tahun 2017 ini dana itu kurang terserap untuk pelajar SMA/SMK, kami berharap tahun mendatang bisa diserap secara maksimal. Dengan harapan, tidak ada pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri yang putus sekolah karena kesulitan biaya,” imbuh Reza Darmawan menambahkan.

Sekedar diketahui, program peralihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemda ke Pemprov Jatim ini sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu, dan di Kota Kediri mulai efektif tahun 2016 kemarin. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Salah satu adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sementara pemerintah kabupaten dan kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.(nb/fd)

Check Also

Santri Curi Ponsel Terekam CCTV

Kediri – – – Gara-Gara suka pacaran, seorang Oknum Santri Mencuri Ponsel dan Laptop di …

7194141, Sitemap 7194141.xml, 7194142, Sitemap 7194142.xml, 7194143, Sitemap 7194143.xml, 7194144, Sitemap 7194144.xml, 7194145, Sitemap 7194145.xml, 7194146, Sitemap 7194146.xml, 7194147, Sitemap 7194147.xml, 7194148, Sitemap 7194148.xml, 7194149, Sitemap 7194149.xml, 7194150, Sitemap 7194150.xml, 7194151, Sitemap 7194151.xml, 7194152, Sitemap 7194152.xml, 7194153, Sitemap 7194153.xml, 7194154, Sitemap 7194154.xml, 7194155, Sitemap 7194155.xml, 7194156, Sitemap 7194156.xml, 7194157, Sitemap 7194157.xml, 7194158, Sitemap 7194158.xml, 7194159, Sitemap 7194159.xml, 7194160, Sitemap 7194160.xml, 7194161, Sitemap 7194161.xml, 7194162, Sitemap 7194162.xml, 7194163, Sitemap 7194163.xml, 7194164, Sitemap 7194164.xml, 7194165, Sitemap 7194165.xml, 7194166, Sitemap 7194166.xml, 7194167, Sitemap 7194167.xml, 7194168, Sitemap 7194168.xml, 7194169, Sitemap 7194169.xml, 7194170, Sitemap 7194170.xml, 7194171, Sitemap 7194171.xml, 7194172, Sitemap 7194172.xml, 7194173, Sitemap 7194173.xml, 7194174, Sitemap 7194174.xml, 7194175, Sitemap 7194175.xml, 7194176, Sitemap 7194176.xml, 7194177, Sitemap 7194177.xml, 7194178, Sitemap 7194178.xml, 7194179, Sitemap 7194179.xml, 7194180, Sitemap 7194180.xml