Mukernas PPP di Ponpes Lirboyo, Gubernur Jatim Minta Untuk Bahas Pendidikan Diniyah Salafiyah dan WTS

Kediri (kedirijaya.com) – Mukernas PPP di Ponpes Lirboyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-1 yang dimulai sejak Selasa (21/02/12) hingga Kamis (23/02/12) mendatang, bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kota Kediri dapat membahas dua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dua program itu adalah peningkatan lembaga pendidikan diniyah salafiyah dan pemberantasan praktek prostitusi.

” Kami berharap program peningkatan lembaga pendidikan diniyah salafiyah bisa ditingkatkan menjadi program Nasional. Sampai saat ini baru Provinsi Jatim yang mengurus, dan yang lain belum,” ujar Soekarwo di Aula Muktamar Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Selasa (21/02/12)

Masih kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, hanya Pemprov Jatim yang sudah berikan beasiswa untuk para ustad dan guru ngaji. Program yang sudah mulai terlaksana sejak tahun 2011 itu, bakal dipertahankan menjadi program berkelanjutan pada tahun ini. Seluruh pemerintah daerah (pemda) yang ada di Jawa Timur sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan lembaga pendidikan diniyah tersebut.

Masalah kedua, imbuh Soekarwo, pihaknya meminta bantuan DPW PPP dan Pengurus PPP yang ada di Jawa Timur untuk ikut mencarikan solusi penyelesaikan praktek prostitusi. Sejauh ini, Pemprov Jatim sudah melakukan upaya nyata mengurangi jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) yang beroperasi di Jawa Timur. Soekarwo menyebut dari jumlah total 7.712 WTS, sekarang sudah berkurang hingga 345 orang. Pengurangan jumlah WTS tersebut dilakukan melalui pendidikan khusus dari para da’i dan kiai.

“Majelis ulama dan pemerintah provinsi sudah berperan penting. Kami memberikan diklat dan modal usaha mencapai Rp 3 juta per orang. Sehingga mereka bisa kembali ke kampungnya. Pada tahun 2012 program ini akan diteruskan,” tegas Pakde Karwo.

Dari 47 lokaslisai yang sebelumnya beroperasi di Jawa Timur, kata Pakde Karwo, sekarang menjadi 44. Pemberantasan praktek prostitusi, katanya, bukan pekerjaan gampang. Dia mencontohkan Lokalisasi Dolly di Surabaya. Disana, seorang mucikari malah seorang Ketua Rukun Warga (RW). Untuk itu, kedepan, pemerintah bakal membangun tempat ibadah, membangun masjid di areal lokalisasi.

“Saya minta bantuan alim ulama agar Dolly ini bisa diselesaikan. Sebenarnya, sampai saat ini sudah ada 200 WTS yang disadarkan dan dipulangkan. Kami berharap persoalan-persoalan yang kecil ini bisa dibicarakan. Karena hal-hal yang kecil ini adalah penting,” pungkasnya.(nb)