Pemprov Respon Positif Keluhan DBHCT Kabupaten Kediri

Kediri (kedirijaya.com)– Tampaknya pemerintah Propinsi merespon positif terkait keluhan masyarakat kabupaten Kediri terkait Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT), dimana tahun ini dinilai tidak wajar. Pasalnya, perolehan DBHCT untuk Kabupaten Kediri turun drastis dibanding tahun lalu. Yakni, hanya mencapai Rp 9,8 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri pejabat Pemprov Jatim tersebut. Tampaknya menerima keluhan atas menurunnya DBHCT tahun ini.

“Tampaknya mereka (pejabat pemprov dan DPRD Jatim) merspon apa yang menjadi keluhan kami,” ujarnya ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (6/2/12)kemarin

Untuk diketahui, dalam penetapan alokasi DBHCT sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 4 tahun 2012, dari total DBHCT yang diterima Pemprov Jatim sebesar Rp 698 miliar pada tahun 2012, Kabupaten Kediri menerima DBHCT sebesar Rp 12,6 miliar. Padahal tahun 2011, penerimaan DBHCT mencapai Rp 22,4 miliar. Hal ini justru berkebalikan dengan Kota Kediri yang menerima DBHCT sebesar Rp 55,5 miliar atau naik sekitar Rp 10 miliar dibanding tahun lalu.

Bahkan Kota Kediri menerima DBHCT terbesar dibanding 37 kota / kabupaten lainnya di Jawa Timur.

“Ini kan sangat tidak adil, Gudang Garam sebagai penyumbang cukai terbesar tidak berada di Kota Kediri saja, melainkan juga di Kabupaten, tampaknya ada salah pengertian dalam hal ini,” ujarnya.

Selain itu, pemkab juga mempertanyakan kecilnya penerimaan DBHCT dibanding Pemkot Kediri. Padahal secara riil, operasional PT Gudang Garam sebagai penyumbang cukai terbesar, seperti jumlah pabrik dan pekerja yang terlibat dalam proses produksi, kebanyakan berada di wilayah Kabupaten Kediri.

“85 % operasional PT GG ada di wilayah kami, tapi mengapa alokasi DBHCT justru kecil,” ujarnya.

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut, tampaknya akan ada revisi tentang DBHCT, minimal perolehan sama dengan tahun lalu. Yakni, sebesar 22,4 miliar.

“Kalau tambah juga tidak masalah, nanti akan kita rubah dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD tahun 2012 ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Iskak Maulana mengatakan, Pemprov harus benar – benar adil dan terbuka dalam perhitungan serta penetapan DBHCT. Pasalnya, anggaran itu bagi daerah sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Perhitungannya harus jelas. Alasan mengapa DBHCT kita turun semestinya juga harus disampaikan secara jelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam masalah ini,” katanya.(rif/fen)