Dana BSM: DPKK Tidak Perlu Adanya Perwali, Ortu Siswa Pokoknya Sepakat

Kediri (kedirijaya.com) – Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK) tidak menginginkan adanya penyelewengan anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang saat ini berjalan.

Kalangan DPRD Kota Kediri menilai pemerintah daerah, masyarakat perlu melakukan pemantauan langsung agar anggaran BSM itu tidak diselewengkan seperti praktek-praktek pembelian seragam, buku ataupun apa bentuknya yang dilakukan pihak sekolah.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri Heri Nurdianto mengatakan, tanpa perwali pun bisa jalan, intinya sekolah harus transparan, dan partisipatif melibatkan ortu, komite dalam membelanjakan dana BSM untuk kepentingan siswa penerima, jangan langsung belanjakan sehingga ortu merasa kecewa.

Sebelumnya Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, beberapa hari yang lalu walimurid mendatangi kantor DPRD terkait dugaan penyelewengan dana BSM oleh pihak sekolah. Salah satunya, ada pemotongan BSM yang nilainya tdak sama, serta beberapa siswa tidak menerima dana BSM secara utuh. Yakni, sebesar Rp 360 ribu. Namun, diwujudkan dalam bentuk seragam, sepatu maupun kelengkapan siswa.

“Tadi kami meminta klarifkas pihak Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD, dan memang dibenarkan ada beberapa sekolah yang tidak memberikan secara utuh dana BSM itu, melainkan diwujudkan dalam bentuk barang,” ujanya.

Sementara sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), dana BSM sebesar Rp 360.000 wajib diberikan kepada si penerima. Dana BSM bersumber dari APBN yang untuk memperolehnya, sekolah yang bersangkutan secara teknis melakukan usulan ke pusat.

Dengan sistem demikian, Ayub mengkhawatikan rawan terjadi penyelewengan, karena uang jatah siswa oleh sekolah ditabung dan diberikan dalam bentuk barang keperluan siswa.

“Dengan sistem demikian, dana BSM rawan terjadi penyelewengan, karena tdak secara utuh diterima siswa,” jelasnya.

Jika memang pihak sekolah khawatir dana BSM oleh walimurid digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, para guru bisa mensosialisasikan kepada masyarakat atau si penerima BSM, agar dana BSM dipergunakan sesuai dengan kebutuhan siswa.

“Jika memang khawatir, para guru kan bisa melakukan pendampingan saja saat membelikan barang, jangan pihak sekolah yang membelikannya, atau ditabungkannnya,” ujarnya.

Berikut Teknis Pengambilan dan Penyaluran Dana BSM

Pengambilan Dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengambilan dana BSM dilakukan di lembaga penyalur. Dana BSM harus disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, serta dalam bentuk apapun.

b. Pengambilan dana BSM dilakukan sekaligus untuk 6 (enam) bulan dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh lembaga penyalur.

c. Siswa mengambil secara langsung dana BSM di lembaga penyalur
yang ditunjuk dengan membawa salinan SK Penetapan Siswa
Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05,Format BSM-06).

d. Pengambilan dana BSM secara kolektif oleh Sekolah harus
menggunakan Surat Kuasa kolektif yang sudah ditandatangani siswa penerima dana BSM (Format BSM-07) tanpa meterai, diketahui oleh Ketua Komite Sekolah. Pengambilan dana BSM secara langsung oleh siswa lebih diutamakan.

e. Surat Kuasa kolektif harus dilengkapi dengan salinan SK Penetapan Siswa Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05, Format BSM-06).

f. Untuk pengambilan dana BSM secara kolektif oleh sekolah, maka sekolah harus menyerahkan dana BSM kepada siswa yang berhak paling lambat satu minggu setelah dana diambil dari lembaga penyalur, dengan membuat bukti penyerahan dana BSM yang ditandatangani oleh siswa penerima BSM (Format BSM-08).

g. Dana BSM yang belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke rekening pengelola dana dekonsentrasi untuk selanjutnya disetor keKas Negara.

B. Tim Kabupaten/Kota
1. Usulan data jumlah siswa miskin di tiap sekolah harus didasarkan pada
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari
sekolah dan siswa penerima BSM.
… 3. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab.
4. Bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang.
5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM.

6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya program BSM.

C. Sekolah
1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa miskindengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

2. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswa penerima BSM.
4. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab.

5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah.

6. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang. (her/fen)