Warles Bantaran Brantas: Jasa Tirta Ngotot, Satpol PP “Kwalahan”, Walikota Minta Harus Ditata Kembali

Kediri (kedirijaya.com) – Perum Jasa Tirta ASA II tetap ngotot membersihkan bantaran sungai brantas dari segala macam bangunan, baik permanen maupun permanen. Begitu juga dengan Warung Makan Joyoboyo yang menempati Dermaga juga harus ditertibkan, meskipun pihak pengelola restoran mengaku mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata Kota Kediri.

Puguh Jadi Santoso, Pengawas Lahan Perum Jasa Tirta Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada Pol PP untuk membersihkan bantaran sungai. Namun, surat tersebut tidak pernah digubris. “Surat ketiga kami, kami minta Jumat (hari ini), seluruh bantaran sungai sudah bersih dari bangunan apapun,”jelasnya.

Upaya pembersihan bataran sungai ini, menurut Puguh, dilakukan Jasa Tirta karena beberapa keadaan membahayakan yang mungkin akan dialami masyarakat. Jika sewaktu-waktu banjir, bangunan disekitar bantaran akan hanyut dan membahayakan jembatan serta dam. Selain itu, jika terlalu lama ditempati masyarakat, aset Jasa Tirta bisa hilang. “Apapun yang terjadi di sungai dan bantaran sungai adalah tanggungjawab kami, sehingga peraturan harus ditegakkan dan bantaran sungai harus bersih dari bangunan baik permanen maupun non permanen,” paparnya.

Termasuk Warung Makan Joyoboyo yang mengaku mendapat izin resmi dari Dinas Pariwisata Kota Kediri, Puguh meminta fungsinya dikembalikan seperti sedia kala yaitu sebagai pos pemantau air. Menurutnya, aset bangunan Warung Makan tersebut adalah milik Jasa Tirta. Karena tidak lagi difungsikan bangunan tersebut dipinjamkan kepada Pemkot sebagai dermaga perahu wisata selama 5 tahun hingga 2004. “Kami sendiri tidak tahu, mengapa izin dermaga yang tujuannya untuk wisata kok menjadi warung, akhirnya semuanya ikut-ikutan mendirikan warung,”tegasnya.

Sementara itu, Djati Utomo, Kasi Trantib Pol PP Kota Kediri malah menyatakan telah memperingatkan 13 bangunan dari 61 PKL bantaran brantas di Kecamatan Mojoroto yang terdaftar. 13 bangunan ini dinyatakan menyalahi kesepakatan awal, karena membangun warung secara permanen.

“Dari awal kan sudah kami larang untuk membangun permanen, untuk itu kami minta sudah dibongkar,” urainya.

Terkait permintaan Jasa Tirta, Djati mengaku belum bisa memutuskan untuk menggusur 48 bangunan tersisa termasuk Warung Makan Joyoboyo. Pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Wali Kota Kediri, Samsul Ashar. “Ini kan masalah ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Brantas, akan kami tanyakan dahulu kepada Wali Kota,”jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Samsul Ashar ditemui usai gelar operasi lilin semeru di Polres Kediri Kota memerintahkan Satpol PP membersihkan seluruh warung lesehan permanen maupun semi permanen. Perintah itu menyusul tidak tegasnya Satpol PP menertibkan puluhan warung lesehan yang beroperasi di sepanjangan bantaran Sungai Brantas. “Kami minta Satpol PP segera bertindak tegas dengan menertibkan semua warung yang ada di bantaran,” tegasnya, Kamis (22/12/11).

Menurut Samsul, warung lesehan yang ada sekarang harus diganti dengan tenda sistem bongkar pasang. Selain karena melanggar aturan, keberadaan warung lesehan permanen dan semi permanen mengganggu keindahan kota.

“Harus diganti dengan tenda yang bisa dibongkar pasang,” ujarnya.

Terpisah, koordinator paguyuban PKL bantaran Sungai Brantas Yugo Nugroho, berharap Jasa Tirta mempertimbangkan kembali upayanya untuk mentertibkan bangunan. Selama ini, dia telah mentaati peraturan yang telah dibuat oleh Pol PP bahwa bangunan hanya bersifat semi permanen dan tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal.

“Disini hanya warung, jam 11 saya sudah tutup, dan bangunannya juga bambu-bambu saja,” dalihnya.

Meski demikian, Yugo, memilih menyerahkan keputusan kepada Jasa Tirta. Para PKL menyadari bahwa mereka hanya menumpang di tanah tersebut. “Namanya juga menumpang, kami tidak bisa apa-apa meski ini mata pencaharian kami,”jelasnya.

Tidak seperti PKL yang pasrah dengan keinginan Jasa Tirta, Warung Makan Joyoboyo ngotot menolak pindah hingga tahun 2013. Menurut Puguh Trilaksono, pengelola warung memiliki hak secara legal formal untuk menempati bangunan permanen bekas pemantau air tersebut. “Kami sudah punya kontrak dengan Dinas Pariwisata Kota Kediri mulai 2007 hingga tahun 2013, selama 6 tahun lamanya,” tandasnya.

Dengan berbekal kontrak antara Ida Indriyani, (Kepala Dinas Pariwisata saat itu) dengan Bambang Setyo Wahono (Pengelola Resmi), bangunan tersebut disewakan dengan tanpa kompensasi sepeserpun. Puguh mengaku bahwa kompensasi hanya berupa renovasi yang diwujudkan pembangunan joglo, pembangunan pagar, perluasan lahan parkir dan penambahan kanopi. “Nanti setelah 6 tahun, bangunan diserahkan, dan menjadi milik Dinas Pariwisata,”jelasnya.

Menanggapi kejanggalan adanya kontrak ini, Kepala Inspektorat Kota Kediri, Haryono, menjelaskan bahwa keberadaan warung makan Joyoboyo adalah ilegal. Pemkot melalui Dinas Pariwisata tidak pernah melakukan perjanjian atas aset pihak lain. “Ini permainan oknum, jadi bukan Pemkot yang mengubah fungsi dermaga tersebut,” tegasnya.