Lha…Dalaah…Workshop Anti Korupsi Malah “Korupsi”

Kediri (kedirijaya.com) – Ratusan guru di Kota Kediri mengikuti kegiatan workshop anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Ironisnya, panitia meminta peserta absen pertanggung jawaban untuk lima hari kegiatan. Padahal, kenyataanya, workshop hanya digelar tiga hari. Sehingga, pelaksanaan kegiatan itu ditengarai penuh rekayasa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang peserta mengungkapkan, dia kaget ketika mengetahui ketidaksingkronan antara Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau istilah lainnya LPJ (Laporan Pertangguang Jawaban), dengan pelaksanaan kegiatan. Ia pun curiga, terjadi praktek rekayasa data, yang bisa menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Sebab, SPPD berkaitan dengan administrasi dan logistik (konsumsi) kegiatan.

Mengenai persoalan itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdik Kota Kediri Muladi mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada Gufron, salah seorang panitia. Pihaknya hanya bisa menjawab kegiatan secara umum.

“Mengenai ketidaksamaan antaran SPPD dengan waktu pelaksanaan itu yang berwenang adalah pak Gufron, salah seorang panitia. Yang jelas, saya mengetahui kegiatan itu secara umum,” ujar Muladi melalui telepon selulernya, Jumat (9/12/11).

Workshop anti narkoba itu diikuti sedikitnya 160 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP se-Kota Kediri. Peserta berasal dari para guru. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu (7/12/11) dan berakhir hari ini. Tempat kegiatan berpindah-pindah.

Pada hari pertama menggunakan gedung SMP 1 Doho Kota Kediri. Hari keduanya tersebar di SD dan SMP yang ada di tiga kecamatan, Mojoroto, Kota dan Pesantren. Materi yang disampaikan perihal anti korupsi sebagaimana sudah didapat para kepala sekolah dari kegiatan sama di Bogor.

“Jadi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Kepala sekolah sudah memperoleh materi ini sebelumnya, kemudian disosialisasikan kepada para guru,” pungkasnya.(nb/em)