RSBI Dicabut Tergantung Pemerintah Pusat

Kediri (kedirijaya.com) - Keluhan Tingginya pungutan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di sejumlah daerah mulai direspon pemerintah.

Departeman Pendidikan nasional tengah menginventarisasi semua RSBI baik dalam bidang Administrasi pembiayaan maupun operasional sekolah. Bila dalam prakteknya ditemukan pungutan yang tidak rasional dan membebani maka pemerintah akan mencabut ijinnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf menyatakan, pihaknya menunggu rekomendasi pemerintah pusat atas evaluasi keberadaan RSBI yang dinilai membebani masyarakat.

Pihaknya meminta agar RSBI tidak dijadikan sebagai ajang untuk memungut iuran seenaknya kepada wali Murid, diakuinya ketentuan yang telah ada harus dijalani dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat.

“pihaknya mendukung adanya evaluasi, namun pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena itu program pemerintah pusat, kalaupun disuatu daerah untuk RSBI Di SMK atau SMA hanya ada satu itu tergantung pemerintah pusat nantinya,”ungkapnya kesejumlah wartawan saat kegiatan di pendopo kabupaten kediri beberaoar waktu lalu

Gus Ipul menandaskan, Pemerintah siap mencabut ijin keberadaan RSBI bila melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kalangan Dewan meminta ada pembatasan jumlah RSBI di Kota Kediri. Para wakil rakyat berkeinginan setiap jenjang pendidikan mulai SMP dan SMA hanya ada satu sekolah yang berstatus RSBI Ini dimaksudkan guna mengefektifkan anggaran daerah untuk pemberdayaan sekolah reguler. (ra/mj)