UN Mengganggu Penanganan Kasus Korupsi BKS

Kediri (kedirijaya.com) – Dengan adanya Persiapan Ujian Nasional Tahun pelajaran 2010/2011 mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA sangat memperngaruhi proses penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan Buku Kegiatan Siswa (BKS) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2009. Kejaksaan Negeri Kediri terpaksa menghentikan sementara kasus tersebut hingga Ujian Nasional Selesai.

“Kami tidak bermaksud menghentikan sementara kasus itu. Namun masalah pendidikan ini harus diselesaikan secara hati-hati. Agar tidak mengganggu jalanan UN,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Badri Baedowi.

Diteruskannya, jaksa penyidik hanya memanggil saksi-saksi dari kalangan pendidikan, maupun pegawai Disdik Kota Kediri yang bebas tugas. Bahkan, sebagian butir pertanyaan untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) diberikan kepada saksi agar diisi di rumahnya masing-masing.

” Butir pertanyaan yang kami perbolehkan untuk dibawa pulang oleh saksi hanya pertanyaan tertentu. Jadi, tidak akan mempengaruhi independensi keterangan dari para saksi,” terangnya.

Kejaksaan, imbuh Badri, akan segera meminta keterangan dari ahli. Saksi ahli sangat dibutuhkan untuk memantapkan penuntutan yang akan dilakukannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Kejaksaan Negeri Kediri sudah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan BKS untuk SD, SMP dan SMA se-Kota Kediri senilai Rp 4,5 milliar tersebut.

Ketiga Tersangka masing -masing selaku pembuat perjanjian kesepakatan (PPK) Disdik yaitu, Bambang Tutuko yang saat ini menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri Kota Kediri, Umi Laila yang saat ini menjadi staf Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Warsito yang saat ini menjadi staf Dinas Pendidikan Dan Olaha Raga (Disdikpora).

Mereka akan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi karena dianggap bertanggung jawab didalam proyek pengadaan BKS yang disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tersebut. Sehingga, kejaksaan menemukan kerugiana negara hingga mencapai kurang lebih Rp 1 milliar

Disinggung mengenai informasi bahwa, proyek tersebut tidak dikerjakan oleh rekanan sebagai pemenang lelang, Badri mengaku telah mendengar kabar tersebut. Untuk itu, pihaknya telah memeriksa PT Temprina, sebagai pelaksana proyek.(nb/mj)