Tenaga Jukir Dianggarkan Rp 210 Juta

Kediri (kedirijaya.com) – Desas-desus tenaga jukir (outsourching) yang jumlahnya sekitar 300 yang di rekrut Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) pada tahap pertama telah di “berhentikan”. Dan saat ini Tenaga juru parkir (jukir) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Kediri dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2010 ini disetujui Rp 210 juta.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Dishubkominfo Kota Kediri Hadi Wahjono, dalam PAK ini, pihaknya menganggarkan Rp 210 juta untuk penunjang teknis kegiatan. “Dalam pembahasan PAK kemarin, DPRD telah menyetujuinya, sekarang tinggal menunggu persetujuan Gubernur,” jelasnya.

Dalam APBD awal, Dishubkominfo menganggarkan Rp 420 juta untuk membiayai 200 tenaga jukir yang disebar di sepanjang Jalan Dhoho dan juga depan Pasar Pahing, namun setelah dilakukan evaluasi, maka PAK ini hanya menganggarkan Rp 210 juta.

Meski demikian, pihaknya mengaku masih terus melakukan evaluasi, jika penempatan jukir tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pengguna jalan di pusat keramaian di Kota Kediri . “Pasti akan kita evaluasi terus,” ujarnya.

Dari pantauan dilapangan, para petugas jukir dengan memakai seragam pegawai Dishubkominfo ini hanya berdiri ataupun duduk-duduk, bahkan mereka jarang sekali membantu masyarakat jika kesulitan dalam menyebrang.

Terpisah, Ketua fraksi Demokrat Yudi Ayubchan mengaku jika persetujuan usulan anggaran dari pihak eksekutif ada pada unsur pimpinan. “Yang berhak menyetujui anggaran, adalah unsure pimpinan,” ujarnya.

Ayub yang juga masuk dalam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri mengakui, jika semua usulan anggaran dalam PAK ini tidak ada yang dipangkas maupun dikurangi. “Semua anggaran usulan dari eksekutif disetujui semua,” jelasnya.

Padahal sebelumnya, beberapa anggota DPRD yang masuk dalam Banggar mengancam akan memotong atau memangkas anggaran yang dinilai tidak rasional dan tidak sesuai kebutuhan. Namun setelah dibahas selama 3 hari di Surabaya , kalangan DPRD yang tergabung dalam Banggar menyetujui semua usulan pihak eksekutif.(ak/mj)