171 Dugaan Korupsi di Kediri Terendus KPK

Kediri (kedirijaya.com) – Kediri berslogan bersih, sehat, menarik dan indah atau biasa disingkat dengan “Kediri Bersemi”. Akan tetapi, dibalik itu ternyata wilayah yang memiliki peradapan paling tinggi tersebut banyak menyisakan persoalan hukum.

Terbukti, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 171 laporan indikasi korupsi yang terjadi di Kediri . Ratusan kasus itu mulai masuk ke lembaga “Super Body” tersebut sejak tahun 2004 lalu.

Banyaknya laporan indikasi korupsi yang terjadi di Kediri  diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam safari Ramadan dan dialog interaktif di sebuah stasiun radio local di Kediri, Jumat (20/8/10).

Rinciannya, tahun 2004 ada 10 laporan, tahun 2005 ada 48 laporan, tahun 2006 ada 23 laporan, tahun 2007 ada 16 laporan, 2008 ada 31 laporan, tahun 2009 ada 29 laporan dan sisanya hingga pertengahan tahun 2010 ini sudah ada 14 laporan.

Dari seluruh laporan yang sudah masuk tersebut, ungkap pria yang pensiun dari Korps Bhayangkara pada 15 Juli 2000 lalu itu, terisa 34 laporan yang memenuhi unsure pidana. “19 laporan kita lanjutkan ke aparat hukum, dan tinggal lima kasus yang tengah kita garap,” ungkap pensiunan jenderal polisi berbintang dua itu.

Banyaknya laporan indikasi pelanggaran korupsi yang masuk ke KPK, petinggi lembaga yang sempat disebut “Cicak” itu mengatakan, karena banyak factor. Setidaknya, kata pria yang banyak menghabiskan masa kanak-kanaknya di Kota Tahu itu, ada empat fator yang melatar belakanginya, dan hal itu wajib didandani atau diperbaiki.

Empat indikator itu antara lain, system yang ada, intergritas moral pejabat, remunerasi yang rasional dan terakhir adalah pengawasan yang bersih. Apabila empat indicator ini dijalankan dengan lurus, ungkap Bibit, maka dirinya yakin tidak ada tindak pidana korupsi.

Dalam upaya memperbaiki keempat indicator itu, alumni Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 2 Kediri itu, semua pihak yang bersatu. Penegak hokum dan masyarakat harus berjalan beriringan. Seluruh pejabat yang melakukan korupsi ditangkap dan dijebloskan ke penjara. “Kalau yang melakukan hanya KPK, sedangkan anggotanya kita hanya 700 , iso opo (bisa apa, red)?. Jadi, semuanya harus saling sinergis,” ungkap Bibit.

Kenyataan bahwa banyak kasus yang terjadi di Kediri itu tentunya membuat prihatin banyak kalangan seperti, akademisi dan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kediri. Sebab, selama ini perjalan pejabat di kediri selalu ‘mulus-mulus’ saja.

Contohnya, kasus dugaan korupsi Mega Proyek Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Namun, meski sudah lama berada ditangan penyidik, tetapi terkesan ‘dipeti eskan’. Kasusnya mandek ditengah jalan, kendati sudah ada tersangka yang ditetakan. Bahkan, para pelaku tidak ada yang di tahan.

Banyak kalangan yang mendesak kasus itu segera dituntaskan oleh kepolisian. Seperti halnya, LSM Komunitas Peduli Kediri (KPK). Kelompok masyarakat yang dikoordinatori oleh seorang advokasi (Tjetjep Mohammad Yasien) itu kerap melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar kasus itu segera dirampungkan.

Bahkan, ‘KPK’ sudah penah melakukan gugatan perwakilan (class action) ke Pengadian Negeri Kabupaten Kediri. Meski akhirnya kandas. Terkhir kalinya, mereka kembali turun jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tepatnya, pada saat kegiatan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Kediri Haryanti-Masykuri, Kamis (19/8/2010) kemarin.

Tidak salah jika ‘KPK’ akhirnya pesimis dengan upaya penindakan oleh Polda Jatim. Sebab, dugaan penyalah gunaan anggaran dari proyek yang dikerjakan secara multi years sejak tahun 2003 itu ‘berjalan ditempatnya’.

Sehingga,‘KPK’ sendiri akhirnya mendesak agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengambil alih kasus dugaan pembangunan monumen yang telah menghabisnya dana lebih dari Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri itu. Dalam pernyataannya,‘KPK’ juga mendesak agar mantan Bupati Kediri Sutrisno diperiksa berkaitan dengan kasus tersebut.

Rasa heran serta prihatin itu juga disampaikan oleh Yeti Nur Hayati, aktivis perempuan asal Kabupaten Kediri. Sebagai seorang anggota LSM yang biasa mendampingi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, dan tukang becak bermotor (bentor) itu merasa heran.

Sebab, ungkap Yeti, selama ini belum pernah terdengar, ada pejabat Kediri yang diproses di KPK. Keprihatinan yang sama juga diungkapkan oleh Nurbaidah, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri. Advokasi yang biasa membela kaum kecil yang berhadapan dengan hokum itu menganggap bahwa, dalam upaya menegakkan supremasi hukum masih terjadi praktik yang timpang.

Yakni, aparat penegak hukum terlihat gagah dan tegas terhadap wong cilik. Sementara, ketika berhadap dengan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap politik dan ekonomi selalu ‘tumpul’.

Dosen asil Kediri itu berharap agar penegak hukum dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Nur Baidah berhadap, KPK dapat mengambil alih kasus-kasus yang dianggap ditangani oleh penegak hukum, namun masih banyak terjadi ketimpangan tersebut. ”Jika tidak ada unsure pidana segera saja terbitkan SP3, tetapi jika ada, silahkan segera dituntut,” desak Nurbaidah.(nb/mj)