DPRD Kota Kediri Desak Evaluasi Perda

Kediri (kedirijaya.com) – Seluruh peraturan daerah (Perda) yang ada dilingkungan pemerintah Kota (pemkot) Kota Kediri harus segera dilakukan evaluasi. Pasalnya dengan adanya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi, maka perda-perda maupun perwali harus menyesuaikan.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Muhaimin, pengkajian ulang terhadap perda maupun perwali tersebut diberikan toleransi hingga akhir 2010 ini. “Memang dengan adanya undang-undang yang baru ini, semua Perda harus menyesuaikan,” kata Muhaimin.

Muhaimin mencontohkan, seperti halnya peraturan penarikan retribusi obat maupun retribusi air bawah tanah, dengan adanya UU ini, maka retribusi itu dihilangkan. Jadi untuk obat tidak dikenakan retribusi. “Yang boleh hanya ijin dari pertokoan maupun apoteknya,” jelasnya.

Adanya UU 28/2009 ini menurut Muhaimin, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, jadi sudah waktunya perda maupun perwali tersebut diubah. “Ya mungkin adanya undang-undang No 28/2009, tapi juga bisa jadi memang perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi A dalam waktu dekat akan memanggil beberapa Satker-satker maupun Kabag yang berada dilingkungan Pemkot Kediri untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap perda-perda lama. “Dalam waktu dekat akan kita undang mereka untuk membahas masalah ini, agar 2011 kita tinggal menyesuaikan,” pungkasnya. (AR/NB)