Ratusan Balita di Tulungagung Gizi Buruk

Tulungagung (kedirijaya.com) – Sedikitnya 900 balita di Kabupaten Tulungagung teridentifikasi menderita gizi buruk. Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tulungagung Zaenul Fuad mengatakan jika kasus gizi buruk tersebut menyebar merata di 19 kecamatan Tulungagung dengan angka tertinggi di wilayah pinggiran.

“Paling banyak di Kecamatan Pagerwojo, Boyolangu, Campur darat dan Sumbergempol. Ini kasus gizi buruk tercatat mulai Januari-September 2009. Total keseluruhan 900 balita,  “ujarnya, Selasa (19/1).

Dari data yang berhasil dihimpun DKR pada setiap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),  kondisi balita ini sangat memprihatinkan. Berat badan setiap bayi yang termasuk dalam daftar Bayi Dibawah Garis Merah (BDM) ini tidak selaras dengan usianya. Selain pertumbuhan fisik yang tak sempurna,  minimnya kadar gizi dalam tubuh akan berdampak pada perkembangan otak dan kecerdasan.

Sementara secara ekonomi, sebagian besar orang tua bayi bernasib malang  ini termasuk dalam keluarga miskin (gakin). “Rata-rata mereka hanya memiliki berat badan dibawah 2,5 kilogram. Ini sangat memprihatinkan, “papar Fuad.

Disisi lain,  DKR juga menemukan indikasi ketidakseriusan dinas kesehatan setempat dalam memberikan penanganan. Dari informasi yang diperoleh DKR di lapangan, banyak dari orang tua balita gizi buruk ini mengaku tidak memperoleh bantuan asupan gizi yang diberikan gratis oleh dinkes.

Bahkan untuk bisa memenuhi asupan yang berwujud susu entrasol, roti dan kacang ijo itu,  ibu-ibu PKK desa setempat sampai berswadaya sendiri. “Padahal informasi yang kita dapatkan dari pusat, bantuan dari pusat itu diberikan setiap bulan kepada seluruh balita gizi buruk. Kenapa masih ada yang tidak  menerima. Bahkan karena kasihan, di Pagerwojo  ibu-ibu PKK sampai urunan sendiri,  “terangnya.

Dikonfirmasi terpisah mengenai kasus gizi buruk temuan DKR,  Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tulungagung Gatot Dwi Priyo langsung membantahnya. Menurut dia semua yang disampaikan DKR jauh dari kebenaran. Sebab jika memang data itu benar adanya,  dinas kesehatan yang pertama kali akan mengetahuinya. “Kami ini lembaga yang kompeten mengurusi kesehatan tidak menjumpai kasus itu. Masak DKR merasa lebih tahu. Yang pasti semuanya itu tidak ada, “ujarnya. (NB)